Mahasiswa UNHAS VS BHP

BHP (Badan Hukum Pendidikan) merupakan program pemerintah untuk mengembangkan pendidikan khusunya di tingkat unversitas. Program ini dimaksudakan untuk mengalihkan dana bantuan pemerintah bagi universitas negeri ke Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maksunya adalah agar bangsa kita menyukseskan program belajar 9 tahun di tingkat SD dan SMP.

Saya pikir maksud pemerintah melalui program ini sudah sangat baik, namun pemerintah juga tidak memikirkan nasib orang-orang yang bermaksud melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri yang notabenenya lebih murah daripada perguruan tinggi swasta.

Mahasiswa juga mempunyai harapan dan masa depan yang dicita-citakan.

Misalnya saja mahasiswa UNHAS yang akhir-akhir ini sering sekali mengadakan demo yang menentang BHP. Mereka datang ke Makassar dari berbagai penjuru negeri dengan harapan untuk melanjutkan pendidikan agar dapat mengantongi sebuah ijazah yang akan digunakan untuk mencari keja nantinya.

Seharusnya pemeritah berpikir bagaimana ke depannya nanti nasib para mahasiswa yang harus membayar dua bahkan tiga kali lipat dari biasanya untuk biaya SPP karena dana bantuan telah dihentikan.

Selain itu, sebenarnya masalah ini juga menjadi tanggung jawab dari universitas yang bersangkutan, dalam hal ini UNHAS. Para petinggi UNHAS seharusnya dapat berusaha mencari bantuan dana lain daripada seenaknya menaikkan uang SPP mahasiswa, bila benar BHP akan diterapkan nantinya. Bukannya malah semena-mena menaikkan uang SPP yang sebagian dimasukkan ke kantong pribadi.

Sebelum BHP diterapkan saja, menurut saya pihak UNHAS pada umumnya dan dosen-dosen tertentu pada khususnya, sudah semena-mena menarik uang dari mahasiswa. Contoh kecilnya saja apat kita lihat dari penjualan buku. Buku-buku MKU (Mata Kuliah Umum) harus dibeli baru lengkap dengan modul tugasnya, padahal dari tahun ke tahun isi buku tidak pernah berubah, hanya cover depannya saja yang diperbaharui. Mestinya mahasiswa diperbolehkan hanya membeli modul tugasnya saja, sedangkan bukunya dapat memakai buku bekas dari senior mereka.

Belum lagi tugas yang mengharuskan mahasiswa menge-print tugas mereka yang tentu saja menghabiskan banyak sekali uang.

Jadi bila dipikir-pikir, kita sebagai mahasiswa sudah mengeluarkan begitu banyak uang, padahal sarana dan prasarana yang diberikan UNHAS juga kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari bangunan MKU lama yang terletak di belakang Fakultas Ilmu Budaya. Ruangannya sudah sangat tua, bibiktikan dengan kursi kayu yang digunakan lebih dari 10 tahun. Lalu ruangan ini juga panas karena tidak dilengkapi AC ataupun kipas angin. Hal-hal semacam inilah yang dapat mengganggu proses perkuliahan.

Kembali ke masalah BHP, sebagai mahasiswa saya sebenarnya mengerti maksud pemerintah yang ingin menyamaratakan tingkat pendidikan anak bangsa. Tentu saja ketimpangan terjadi mana kala ada orang-orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, padahal masih banyak anak-anak yang berkeliaran di jalan karena tidak sekolah.

Tetapi hal ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena siapa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini bila semua anak-anak negerinya hanya mngenyam pendidikan sampai tingkat SMP?bukankah akan jadi hal yang sangat tragis bila bangsa ini nantinya hanya dipimpin oleh kalangan anak lulusan SMP?

Mungkin saeharusnya pemerintah lebih mengupayakan jalan lain daripada sekedar mengalihkan dana bantuan.

Kenapa pemerintah tidak menyisihkan sedikit saja gajinya yang beratus-ratus juta itu untuk dipakai menyekolahkan anak-anak negerinya?

Kenapa mereka sekali-kali tidak usah berwisata ke luar negeri dan memberikan saja uang tiketnya ke rakyat miskin??

Dan kenapa mereka tidak sekali-sekali turun ke bawah daripada setiap hari kerjanya hanya ongkang-ongkang kaki dengan santainya di kediaman mereka yang super mewah itu??

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus dijawab dulu sebelum pemerintah mengesahkan BHP.

(by Maydelin T, seorang mahasiswi UNHAS)